Pemkab PPU Gelar Forum Komunikasi Untuk Membahas Rendahnya Kesadaran Warga Mendaftar BPJS Kesehatan
Upnews.id, Penajam – Pemkab PPU menggelar forum komunikasi strategis membahas implementasi rencana aksi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2025. Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati di hadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan serta Beberapa Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada Selasa(29/4/2025).
Mengawali diskusi Tohar menyampaikan beberapa kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten. Kebijakan tersebut ialah jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Kebijakan ini menjadi suatu kebijakan yang baik bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, tidak memandang siapa dan latar belakang mereka siapa sepanjang yang bersangkutan tidak memiliki jaminan kesehatan maka menjadi tanggung jawab pemerintah, “Ujarnya
Tohar juga menjelaskan beberapa masalah seperti bertambah jumlah penduduk di Kabupaten PPU. Serta masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
“Banyak masyarakat yang belum terdaftar JKN bisa jadi karena bertambahnya penduduk bisa jadi karena kelahiran atau perpindahan administrasi kependudukan luar Kabupaten menjadi penduduk PPU, sebaliknya bisa berkurang alami karena meninggal dan berpindah administrasi kependudukan kabupaten keluar kabupaten PPU”. Jelasnya.
Aidy Ilmy Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan menyampaikan bebebrapa pemamparan terterkait pencapaian UHC kabupaten PPU Tahun 2025.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi progres pencapaian UHC di PPU hingga saat ini. Data terbaru menunjukkan Penurunan sebesar 1,17 dari capaian sebelumnya (selisih 3.083 jiwa) karena jumlah penduduk Kab PPU terbaru sesuai penetapan Dirjen Dukcapil semester II 2024 dan terdapat penduduk yang belum terdaftar JKN sebesar 958 jiwa, “Ucap Aidy
Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. (adv/dr/yu)
Dalam paparanya Aidy juga membahas hasil forum Pemangku Kepentingan Utama (PKU) semester II tahun 2025, Cakupan kepesertaan program JKN, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Kab PPU, Monitoring Pembayaran Iuran dan Biaya Pelayanan Kesehatan, Potensi Kesepakatan dan Dukungan Pemda dalam Program JKN sebagai titik fokus pembahasan dalam diskusi tersebut.
