Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) sepakat untuk segera menjalankan pembangunan infrastruktur di Kutim. Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rahman usai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Dirinya menyebut, dari hasil kesepakatan tersebut, disepakati proyek tahun jamak senilai Rp 1,364 triliun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kutim, khususnya infrastruktur jalan.
“Kita kan berharap, APBD kita begitu diketok di November 2022 lalu, bulan Januari 2023 itu sudah start. Makanya kita selalu mengingatkan, pada setiap pandangan fraksi pengesahan APBD itu menyampaikan juga bahwa penyerapan anggaran ini kita minta dipercepat,” ucap Faisal Rachman saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kutim.
Anggota Komisi B DPRD Kutim itu kembali menegaskan, adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim agar proses lelang bisa segera dilakukan lebih awal.
“Supaya tidak melanggar hukum dan prosedur perundangan-undangan, pemerintah meminta pendampingan dari Kejaksaan, BPKAP dan LKPP pusat untuk pengadaannya. Kan dimungkinkan dilakukan lelang awal, nanti penandatanganan kontraknya di bulan Januari, karena anggaran yang dialokasikan untuk mengejar perbaikan infrastruktur cukup besar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai PDI-Perjuangan itu membeberkan, bahwa pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pemerintah untuk mempercepat lelang sehingga dapat mengejar ketertinggalan infrastruktur. Namun pemerintah mengatakan tidak bisa dilakukan karena ada pergeseran anggaran.
“Nah kami menyampaikan yang pusat sudah minta ijin, kita ijinkan malah kita suruh percepat. nah bagaimana dengan APBD kok sampai sekarang belum jalan, Gimana mau mengejar ketertinggalan pembangunan kalau seperti itu,” sebutnya. (NT/adv)
