Upnews.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-37 Tahun 2025, Selasa (23/9), dengan agenda penyampaian pandangan umum dari tujuh fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kaltim, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama para wakil ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Dari pihak Pemprov Kaltim hadir Wakil Gubernur Seno Aji serta Asisten I Setprov Kaltim M. Syirajudin.
Pandangan umum disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, yakni Andi Satya Adi Saputra (Golkar), Baharuddin Muin (Gerindra), Guntur (PDI Perjuangan), Damayanti (PKB), Abdul Giaz (PAN–NasDem), Subandi (PKS), dan Nuhadi Saputra (Demokrat–PPP).
Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menyoroti berbagai hal penting, mulai dari penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja, hingga efektivitas program prioritas. Tak sedikit pula yang menekankan pentingnya memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menilai, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi pandangan konstruktif dari seluruh fraksi. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal anggaran daerah agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan, seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan.
“DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama terhadap program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” jelasnya.
Hasanuddin menutup rapat dengan menyampaikan bahwa tahapan berikutnya adalah tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan seluruh fraksi, yang akan dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya.(Put/nt/Dr-Adv)
