DPRD Kutim

40 Anggota DPRD Kutim Serentak Jalankan Kewajiban Reses, Gali Aspirasi di Lima Dapil

upnews.id SANGATTA — Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur telah memulai kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Agenda turun langsung ke masyarakat ini berlangsung secara serentak di lima Dapil, dimulai sejak Rabu, 18 November 2025.

Plt Sekretaris DPRD Kutim, Hasara, menjelaskan bahwa meskipun reses dimulai pada 18 November, jadwal pelaksanaannya tidak seragam di antara seluruh anggota dewan. Menurut Hasara, perbedaan jadwal terjadi karena beberapa anggota harus menuntaskan agenda kedinasan dan kegiatan lain. Sebagian legislator ini baru dijadwalkan turun ke konstituen mereka mulai tanggal 28 November mendatang.

Ia memastikan bahwa seluruh anggota DPRD akan memenuhi kewajiban reses sesuai dengan aturan yang berlaku.“Reses adalah sarana vital bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat. Data yang dihimpun inilah yang nantinya akan menjadi bahan utama pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah,” jelasnya.

Peta Lima Dapil Kutai Timur untuk memudahkan penyebaran informasi, Hasara merinci pembagian wilayah kerja (Dapil) 40 anggota DPRD Kutim. Dapil 1 Sangatta Utara. Dapil 2 Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan. Dapil 3 Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Masengat. Dapil 4 Telen, Muara Wahau, Kombeng. Dapil 5 Sandaran, Kaubun, Karangan, Sangkulirang, Kaliorang.

Setiap anggota dewan kini dijadwalkan bertemu langsung dengan warga di desa atau kecamatan yang menjadi daerah perwakilan mereka. Hasara berharap agenda reses tahun ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan detail mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dari berbagai penjuru Kutai Timur.

Dengan adanya data yang akurat, perencanaan pembangunan daerah dapat dipastikan menjadi lebih tepat sasaran. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan momentum reses ini sebaik mungkin, khususnya dalam menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur, layanan publik, pemberdayaan ekonomi, atau kebutuhan mendesak lainnya. “Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat dikawal dan diperjuangkan oleh anggota DPRD,” tutupnya. (adv)

Baca Juga

Back to top button