Upnews.id, SAMARINDA – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menemui kendala dalam penerapannya di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, yang menyoroti belum siapnya sumber daya manusia (SDM) pengelola di lapangan.
Menurut Darlis, keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kehadiran tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.
“Keberlangsungan dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merekrut ribuan sarjana dan memberikan pelatihan di Universitas Pertahanan merupakan upaya positif. Namun, Darlis mengingatkan pentingnya pemerataan distribusi tenaga, terutama ke wilayah luar Pulau Jawa.
“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, idealnya setiap dapur gizi atau SPPG memiliki tiga tenaga SPPI, masing-masing berperan sebagai kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Kehadiran tiga posisi ini, kata Darlis, merupakan syarat minimal agar dapur bisa beroperasi sesuai standar pelayanan.
“Saat ini ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Darlis mendorong BGN agar segera merancang strategi percepatan penempatan tenaga SPPI dengan memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan tiap daerah. Ia menilai, fokus utama program MBG bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi memastikan fungsinya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya.
(Ir/nt/Dr-Adv)
