upnews.id SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (1/9/2025). Gelombang demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, dan warga sipil tersebut menyuarakan sebelas tuntutan strategis kepada wakil rakyat.
Dalam orasi yang berlangsung pada siang hari, massa menuntut beberapa poin utama, di antaranya:
Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penghapusan tunjangan DPR. Pengesahan sejumlah RUU penting, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta pemerataan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar).
Penolakan terhadap pemutihan dosa pemerintah dan pencabutan UU yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat, dan penciptaan kebijakan yang pro-rakyat.
Penghentian oligarki politik dan demokrasi palsu, penegakan supremasi hukum, serta penghentian kejahatan ekologis dan eksploitasi pertambangan.
DPRD Kaltim Siap Perjuangkan Aspirasi
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, serta sejumlah besar Anggota DPRD, hadir langsung menemui massa.
Anggota DPRD yang hadir antara lain Baba, Abdul Rakhman Bolong, Damayanti, Yonavia, Sigit Wibowo, Abdul Giaz, Sapto Setyo Pramono, Sabaruddin Panrecalle, Husni Fahruddin, Guntur, Muhammad Samsun, Akhmed Reza Fachlevi, Sarkowi V. Zahry, Syarifatul Sya’diah, Budianto Bulang, Apansyah, Henry Pailan TP, La Ode Nasir, Muhammad Andi Rayhan Hafif, Agus Suwandy, Firnadi Ikhsan, dan Sulasih.
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dinilai sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Mari kita jaga bersama suasana kondusif. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara, Adik-adik sampaikan pasti kami dengar dan akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” ujar Hamas di hadapan demonstran.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan rapat koordinasi internal untuk merespons tuntutan tersebut. Isu yang menjadi kewenangan pusat akan diteruskan, sementara isu daerah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme lintas sektoral.
“Sebelas tuntutan kalian kami terima dan akan kami sahkan. Tetapi kita akan sama-sama memperjuangkannya karena keputusannya bukan di daerah. Kami buat kesepakatan yang ditandatangani bersama untuk memperjuangkan ini,” tegas Hamas.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro beserta jajaran untuk memastikan situasi tetap kondusif. (Adv)
