Pertumbuhan Ekonomi Kontras dengan Kemiskinan, Anggota DPRD Kaltim Minta Kebijakan Distribusi Hasil Pembangunan di Kutai Timur Dievaluasi
upnews.id SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, memberikan sorotan tajam atas ketimpangan signifikan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Ekonomi Kutim tumbuh, tapi kemiskinan masih tinggi. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam distribusi hasil pembangunan,” ujar Agus Aras tegas.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, sekitar 37 ribu warga Kutim hidup di bawah garis kemiskinan, atau setara 8,81 persen dari total penduduk. Angka ini bahkan melampaui rata-rata kemiskinan nasional yang tercatat 8,57 persen.
Tekanan Demografi dan Arus Pendatang
Agus Aras menilai, salah satu faktor yang memicu tingginya angka kemiskinan di Kutim adalah derasnya arus pendatang. Meskipun Kutim memiliki daya tarik ekonomi tinggi di sektor tambang, perkebunan, dan jasa, banyak pendatang yang masuk tanpa bekal keterampilan memadai.
“Banyak yang datang hanya bermodal nekat, berharap kerja atau usaha. Tapi tanpa bekal keterampilan dan pengetahuan, akhirnya malah jadi beban sosial,” jelasnya.
Desakan Kebijakan Pemerataan
Agus Aras mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera menghadirkan kebijakan yang efektif dalam menekan angka kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna jika tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan.
“Kita tidak bisa bicara pertumbuhan saja, tapi harus memastikan bahwa rakyat ikut menikmati hasilnya. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta agar program pengentasan kemiskinan dievaluasi secara menyeluruh, agar dipastikan tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang mengalami tekanan demografis seperti Kutim.
“Dorongan dari DPRD harus menjadi alarm, agar program yang selama ini berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” pungkasnya. (Adv)
