Upnews.id, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang jabatan fungsional. Hal ini terlihat dari digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Jabatan Arsiparis di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (11/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kutim ini dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, dan dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, pejabat struktural, serta perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Dalam sambutannya, Sudirman memberikan apresiasi kepada Dispusip yang dinilai konsisten mendorong penguatan peran arsiparis di lingkungan Pemkab Kutim. Ia mengatakan bahwa penyusunan Anjab dan ABK adalah langkah penting untuk memastikan jabatan fungsional berjalan sesuai kebutuhan.
“Anjab dan ABK bukan soal mudah. Ini fondasi penting untuk memastikan jabatan fungsional berjalan tepat, terukur, dan memberi ruang karier bagi ASN, termasuk arsiparis yang menjadi tulang punggung akuntabilitas kinerja daerah,” tegasnya.
Sudirman juga menyoroti betapa pentingnya arsip bagi sebuah organisasi pemerintahan.
“Kalau ingin selamat dari berbagai permasalahan, perkuat arsip. Arsip adalah penyelamat dan bukti integritas organisasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, narasumber dari ANRI, Widya Wahyuni Setyani selaku Arsiparis Madya, memberikan pemaparan teknis mengenai analisis jabatan, kebutuhan tenaga arsiparis, serta pentingnya pemetaan kompetensi di setiap perangkat daerah.
Sudirman pun mendorong seluruh OPD untuk benar-benar menghitung kebutuhan arsiparis, mulai dari jumlah hingga kualifikasinya, karena usulan tersebut nantinya akan diteruskan ke Kemenpan-RB melalui rekomendasi ANRI.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah sedang memperkuat peran jabatan fungsional, yang dinilai lebih adaptif dan berorientasi pada kinerja.
“Mari kita berikan ruang bagi para fungsional agar kinerja unit organisasi, perangkat daerah, hingga kinerja daerah semakin meningkat,” ungkapnya, sekaligus menutup sambutan dan membuka kegiatan FGD.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola kearsipan di Kutai Timur semakin kuat, dan para arsiparis dapat menjalankan perannya secara profesional untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan kompetitif.(Put/Nt/Dr-Adv)
