Upnews.id, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat komitmennya dalam membangun daerah yang ramah anak. Menargetkan predikat Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama pada penilaian 2026, Pemkab Kutim kini mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap indikator penilaian terpenuhi sesuai standar nasional.
Upaya percepatan ini digawangi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim. Saat ini, mereka sedang meninjau capaian di lima klaster utama KLA, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus anak.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, mengatakan bahwa evaluasi ini bukan sekadar memeriksa progres, tetapi juga mengidentifikasi kekurangan eviden (bukti fisik) yang perlu segera dilengkapi oleh masing-masing OPD.
“Fokus kita saat ini adalah evaluasi KLA. Target kita pada 2026 adalah predikat KLA Tingkat Utama, sehingga diperlukan pemetaan capaian secara detail di tiap klaster,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Idham menekankan bahwa langkah ini bukan hanya untuk mengejar penghargaan, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh hak anak dapat terpenuhi secara komprehensif.
Setelah pemetaan selesai, DPPPA bakal mempercepat pendampingan kepada OPD yang indikatornya masih rendah. Setiap OPD juga didorong agar segera menyiapkan eviden pendukung sesuai standar kementerian.
“Untuk indikator yang belum terpenuhi, kami dorong agar eviden-eviden itu bisa disiapkan. Ini penting untuk memastikan Kutai Timur siap menuju KLA Tingkat Utama. Saat ini proses koordinasi juga terus berlangsung dengan Bappeda,” jelas Idham.
Ia menambahkan, jika Kutim berhasil meraih KLA Tingkat Utama, maka daerah ini akan sejajar dengan wilayah-wilayah terbaik di Indonesia dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Pencapaian tersebut juga diproyeksikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak di Kutai Timur, termasuk memperkuat akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas bermain, hingga menekan angka kekerasan dan perkawinan anak,” pungkasnya.(Ir/Nt/Dr-Adv)
