PKS Desak Prioritaskan UMKM, Pertanian, dan Ekonomi Syariah di RPJMD Kaltim
Upnews.id, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak agar ekonomi berbasis kerakyatan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Pandangan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (9/6/2025).
Baca Juga : Firnadi Ikhsan: RPJMD Kaltim 2025 Wajib Angkat Ekonomi Kerakyatan
La Ode menekankan bahwa ketahanan ekonomi daerah bergantung pada penguatan sektor lokal. “Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata perlu dijadikan landasan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah provinsi memberdayakan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, pemberdayaan UMKM harus sistematis dengan dukungan kebijakan dan anggaran memadai. Fraksi PKS juga menyoroti peran koperasi dan ekonomi syariah sebagai pilar keadilan dan ketahanan ekonomi.
“Koperasi dan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan pilar penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah harus lebih serius memperkuat pilar-pilar ini,” lanjutnya.
PKS mendesak RPJMD memprioritaskan anggaran untuk pelatihan UMKM, permodalan koperasi syariah, dan digitalisasi usaha mikro. Strategi ini diharapkan memberi dampak konkret bagi pelaku usaha kecil.
Baca Juga : Fasilitas Kios Hingga Listrik Tetap Berjalan, Kadis KUKM Perindag PPU Dukung UMKM Alun-Alun Penajam
“Kami ingin agar kebijakan ini tidak hanya sebatas narasi pembangunan. Pemerintah harus menghadirkan dampak konkret bagi masyarakat pelaku usaha kecil, dengan strategi pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan,” tambah La Ode.
Fraksi PKS berharap RPJMD mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, menyentuh lapisan bawah, dan tidak berisiko tinggi, sebab dukungan maksimal bagi UMKM akan meningkatkan daya tahan ekonomi Kaltim. (An/Dr-Adv)
