Pemprov Minta, Masyarakat Mampu Tidak Beli Gas 3 Kg

Upnews.id, Samarinda – Pemerintah Pusat melalui PT Pertamina telah mengalokasikan anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp77,5 triliun.

Menurut Direktur Utama Pertamina, Wicke Widayawati dikutip dari Kompas.com. Jika LPG 3 kg digunakan oleh 93% penduduk Indonesia.

Hal itu yang menyebabkan dibanyak daerah, harga tabung gas meloh menjadi mahal dan sulit didapatkan oleh masyarakat.

Baca Juga : Polres Kutim Kawal 7 Mobil BBM tembus Banjir Sangatta

Melihat kondisi nasional, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor. Mengajak masyarakat Kaltim tidak menyalahi kebijakan pusat. 

“Artinya, subsidi harus dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima,” harap Roby.

Kadisprindag menyebut, LPG melon merupakan produk bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan para pelaku usaha mikro.

Pemprov Harap, Masyarakat Mampu Tidak Beli Gas 3 Kg

Pemerintah Pusat dikabarkan akan mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima. Bukan lagi diberikan kepada komoditas/barang, dimana target penerima akan disesuaikan dengan Data Terpadu Sosial Kesejahteraan (DTSK) dari seluruh Indonesia.

Sementara terkait ketersediaan stok LPG 3 kg di Kaltim, ditemui pada Jumat (8/04/2022) menyebut stok aman dan tersedia dengan quota hingga 20 hari kedepan.

Baca Juga : Upnews.id | Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan

“Harapan kita, masyarakat yang berhak saya yang membeli LPG 3 kg. Yang tidak berhak jangan beli gas bersubsidi lah,” himbaunya.

Pemprov Kaltim juga pastikan bakal melakukan operasi pasar, apabila ada daerah di Kaltim yang mengalami defisit berat akan ketersediaan LPG 3 kg. (An/Dr)