Upnews.id, Sangatta – Menanggapi kabar yang beredar di masyarakat, Akbar selaku Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD KNPI Kutai Timur tahun 2020, tegaskan tidak ada persoalan internal organisasi yang menghambat jalannya Musda.
Bahkan. Sebagai bentuk keterbukaan SC Musda, pihaknya telah membagikan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di group (Whatsapp) pengurus. Menurut Akbar, pada dasarnya pelaksanaan musda telah sesuai AD/ART, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan SC siap menjelaskan.
“Intinya apapun permasalahan diluar, misalnya ada pihak-pihak yang mempertanyakan atau ada yang mengganjal. SC membuka ruang bagi siapapun yang meminta penjelasan dan penegasan dari apa yang sudah SC keluarkan. Kami terbuka, welcome,” tegas Akbar pada Rabu (18/03/2020).
Terkait persoalan rekomendasi, SC mengaku berpatokan pada AD/ART dan itu final tidak dapat diganggu gugat. Akbar menegaskan OKP dan DKP tidak dapat dualisme dalam memberikan dukungan, atau hanya memiliki satu hak suara. “Apabila ada dualisme dukungan, maka kita anggap abstain, satu OKP dan DKP hanya memiliki satu hak suara, itu clear, jelas dan tegas,” ujarnya.
Hal itu ditegaskan pula oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD KNPI Kutim, Alex Bhajo yang turut terlibat pada Kongres KNPI di Papua. Menurutnya secara implisit dan eksplisit dalam AD/ART tidak mengatur, yang ada tentang DPK boleh mengusung.
“Jumlahnya tidak ada, berarti kan mengusung itu lumrahnya satu, mendukung itu tidak ada dua. Jelas diatur di AD/ART hak suara Cuma satu baik OKP maupun DPK. Begitupula dengan batasan usia yang berpatokan pada AD/ART batasan usia 40 tahun,” jelas Alex.
Terkait permintaan salah satu Kecamatan, agar rekomendasi dukungan DPK sepengetahuan Camat. Alex menyebut tidak ada aturan mengenai hal itu, jadi dikembalikan ke pengurus DPK masing-masing wilayah.
“Kembali ke internal DPK, tapi ingat kedaulatan pemuda itu ada. DPK memiliki hak untuk berkomunikasi dengan Camat, terlebih Camat yang selama ini sering membantu DPK,” tutupnya. (nz)
