Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Pedalaman Diperjuangkan: Ekti Immanuel Tekankan Syarat Mutlak Lahan untuk Proyek RS dan Sekolah Unggulan di Kubar-Mahulu
upnews.id SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Immanuel, mengalihkan fokus pembahasan kunjungan kerja DPRD Kubar, dari isu tambang dan plasma sawit, menjadi penuntasan proyek pembangunan fasilitas publik strategis. Ekti menegaskan kepada Pemkab Kutai Barat (Kubar) bahwa realisasi Rumah Sakit (RS) dan Sekolah Unggulan di Kubar serta Mahakam Ulu (Mahulu) — yang merupakan mandat RPJMD Gubernur — kini berada di tangan pemkab untuk menyelesaikan syarat kunci: pembebasan lahan.
Penegasan keras Ekti ini disampaikan usai menerima Tim II DPRD Kubar di Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Ekti menjelaskan bahwa tanpa kepastian lahan, seluruh tahapan pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMD tidak akan bisa dimulai. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif DPRD Kubar dalam mengawal proses pengamanan lahan ini.
“Proyek RS dan sekolah unggulan sudah tercantum dalam RPJMD Gubernur. Syarat mutlaknya, lahan harus sudah dibebaskan oleh Pemkab. Saya ingatkan DPRD Kubar agar mengawal hal ini secara ketat,” ujar Ekti Immanuel.
Ia memaparkan linimasa yang ideal: Jika lahan diamankan, anggaran akan dimurnikan (dialokasikan) pada tahun 2026. Tahap perencanaan dan konstruksi kemudian akan dilangsungkan pada 2027 hingga 2028, dengan harapan peresmian dapat dilakukan sebelum akhir masa jabatan, yaitu tahun 2029. Proses ini ditegaskannya tidak boleh berjalan instan.
Ekti menambahkan, peran DPRD Kubar menjadi katalisator vital. Program ini bukan sekadar janji, tetapi penjabaran visi-misi yang memerlukan keselarasan dari hulu ke hilir.
“Saya arahkan mereka untuk mengawal di tingkat kabupaten, karena RPJMD bupati wajib sinkron dengan RPJMD provinsi. Ini adalah sinergi kelembagaan yang harus terwujud agar eksekusi di lapangan dipercepat,” tegas Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.
Diharapkan dengan sinergi ini, masyarakat di wilayah pedalaman Kubar dan Mahulu dapat segera menikmati layanan kesehatan dan pendidikan yang setara dengan daerah lain, sekaligus memangkas kebutuhan untuk menempuh perjalanan jauh. (Adv)
