Komisi III DPRD Kaltim Dorong Percepatan Tukar Guling Jalan Nasional PT KPC dan Prioritaskan Penanganan Ruas Vital KKT-Kariangau
upnews.id BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim pada Rabu (10/9/2025), bertujuan memperkuat koordinasi terkait percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan nasional di daerah.
Rombongan Komisi III dipimpin oleh Ketua Komisi Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi dan Sekretaris Abdurrahman KA, serta anggota komisi lainnya. Turut mendampingi perwakilan Dinas PUPR-PERA Kaltim, PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Mereka diterima langsung oleh Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana.
Desak Izin Prinsip dan Konstruksi Paralel
Abdulloh menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, termasuk permohonan tukar guling ruas jalan Sangatta oleh PT KPC yang menjadi fokus pembahasan.
“Berkas rencana tukar menukar jalan dari PT KPC telah disampaikan dan kini menunggu izin prinsip dari Presiden melalui Mensesneg. Kami mendorong agar konstruksi dapat dimulai secara paralel sambil menunggu administrasi tuntas,” ujar Abdulloh.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan ruas jalan KKT-Kariangau yang krusial bagi aktivitas ekonomi logistik. “Pihak yang memiliki alokasi anggaran diharapkan dapat segera memprioritaskan penanganan ruas tersebut agar tidak menghambat perekonomian,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menambahkan pentingnya konsultasi lanjutan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, khususnya terkait proses tukar guling Barang Milik Negara (BMN). Ia juga menekankan pentingnya usulan program strategis untuk anggaran tahun 2026 agar segera disampaikan ke DPR RI pusat.
Prioritas IKN dan Kemantapan Jalan Nasional
Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, memaparkan bahwa saat ini terdapat 1.806 km jalan berstatus nasional di Kaltim, dengan tingkat kemantapan mencapai 87 persen. Sisanya 12 persen masih perlu penanganan.
“Prioritas utama saat ini adalah pembangunan jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp8,1 triliun,” jelas Yudi.
Terkait akses jalan KKT-Kariangau sepanjang 12,7 km, BBPJN telah mengusulkan kepada PT KKT untuk membantu penanganan sepanjang 2,7 km, sementara sisanya akan ditangani BBPJN dengan dukungan PT Karya Logistik Nusantara.
Yudi juga mendukung desakan DPRD agar PT KPC segera memulai pembangunan konstruksi jalan baru secara paralel, di mana BBPJN akan menyiapkan surat pernyataan pendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan tersebut. (Adv)
