Ketua DPRD Kaltim Gerah Mahulu Terisolasi Saat Bencana, Dorong Wacana Helikopter Siaga dan Keadilan Logistik
upnews.id SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi isolasi akut yang kerap menimpa Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) setiap kali dilanda bencana. Keterbatasan akses multi-moda transportasi dinilai menciptakan kerentanan krisis logistik yang membutuhkan solusi intervensi cepat dan konkret.
Dalam sesi perbincangan di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (8/8/2025), Hasanuddin menyoroti Mahulu yang seolah terputus dari dunia luar, di mana jalur darat belum sepenuhnya fungsional dan transportasi sungai terhambat air surut. Menurutnya, satu-satunya opsi yang menjamin penanganan darurat yang efektif adalah helikopter siaga.
“Jalur darat belum tembus total, dan debit air sungai tidak menentu. Saat darurat datang, kita tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional. Helikopter adalah solusi default untuk memastikan bantuan dan evakuasi bisa masuk,” tegasnya.
Krisis Logistik dan Hak Dasar Warga
Hasanuddin mengingatkan kembali bagaimana isolasi ini pernah memicu krisis, seperti melonjaknya harga beras hingga Rp1 juta per karung dan putusnya pasokan gas, yang menunjukkan Mahulu berada di ambang krisis kebutuhan pokok.
Ia mendorong pemerintah, baik daerah maupun pusat, segera memformulasikan kebijakan yang menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warga Mahulu. Dukungan logistik dan transportasi udara menjadi kunci vital agar proses evakuasi dan distribusi bantuan dapat berjalan tanpa hambatan.
Legislator ini juga membeberkan bahwa Kaltim pernah memiliki solusi efektif melalui program “skema patungan” pada era kepemimpinan Gubernur Akmal Malik, yang melibatkan Pemprov Kaltim, Polda, dan Kodam.
“Dahulu, program patungan itu operasional dengan anggaran Rp2 miliar per enam bulan dan sangat efektif, tidak hanya untuk bencana, tapi juga dinas mendesak. Program efektif itu kini menghilang tanpa trace,” katanya dengan nada menyayangkan.
Sebagai langkah konkret, Hasanuddin mengusulkan keterlibatan aktif sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, untuk berpartisipasi dalam penyediaan helikopter siaga darurat.
Mahulu dan Keadilan Sosial
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa isu Mahulu bukanlah sekadar masalah teknis akses, melainkan masalah fundamental keadilan sosial.
“Mahulu adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Jangan sampai karena faktor geografis yang jauh, mereka merasa terpinggirkan dan dilupakan,” pungkasnya. “Warga Mahulu memiliki hak yang setara untuk diselamatkan dan menerima bantuan dengan respons tercepat.”
