Upnews.id, Samarinda – Tahun 2024 sudah mau habis, tapi PR dan masalah di Kaltim masih banyak. Dipenghujung tahun ini, DPRD Kaltim fokus soroti 3 masalah utama di Kaltim yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Agar saat sudah ganti tahun, setidaknya kondisinya membaik.
Tahun 2024 ini akan segera berakhir kurang dari 2 bulan, dan masuk ke tahun baru 2025. Sejumlah permasalahan masih mewarnai Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Baik itu masalah pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran, hingga aksesibilitas.
Baca Juga : Anggota DPRD Kutai Timur Soroti Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah
Permasalahan-permasalahan tersebut tentu berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam. Sehingga para pemangku kebijakan tentu perlu mengambil langkah dan upaya strategis sebagai solusi. Termasuk DPRD Kaltim sebagai fungsi anggaran dan pengawasan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang belum lama ini memimpin parlemen periode 2024-2029, menyebutkan sejumlah sektor yang akan mendapat perhatian lebih tanpa mengesampingkan masalah lainnya. Yakni sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Hamas, sapaannya, ketiga sektor menjadi penentu atas parameter kesejahteraan yang menentukan tingkat kualitas hidup masyarakat Kaltim. Sehingga jika tiga sekor tersebut sudah oke, maka masalah-masalah lain akan mudah untuk diselesaikan.
Sektor ekonomi, menurut Hamas, perlu akselerasi yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Dengan lapangan pekerjaan yang terbuka luas, akan mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan. Apalagi Kaltim punya banyak potensi.
“Dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah seharusnya kita mampu membuka lebih banyak lapangan kerja,” ungkapnya belum lama ini.
Mengingat akhir-akhir ini, isu daya beli masyarakat menurun ikut menghantui masalah ekonomi di Kaltim. Nah, dengan terbukanya lapangan pekerjaan, menurut Hamas, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan berimbas pada membaiknya roda perekonomian masyarakat.
Baca Juga : Demi Pemerataan Ekonomi, Shania Dorong PKL Dermaga Pasar Pagi Dipindah ke Loa Janan Ilir
“Kebijakan yang mendukung kesempatan kerja akan memperkuat ekonomi dan memberi efek domino bagi peningkatan kesejahteraan di Kaltim,” tambahnya.
Bergeser ke sektor pendidikan, Hamas merasa perlunya banyak peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Mulai dari fasilitas, hingga kualitas tenaga pengajar di seluruh sekolah di Kaltim.
“Kita butuh upaya serius untuk meratakan kualitas pendidikan, terutama dari segi sarana fisik dan tenaga pendidik,” kata Hamas.
Terakhir, masalah kesehatan, Hamas banyak menyorot pada angka stunting di Kaltim yang masih tinggi dan masih menjadi tantangan bagi pemeritah provinsi Kaltim. Sebab stunting ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Fokus pada Peningkatan Belanja Modal untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
“Persoalan kesehatan seperti stunting harus segera diatasi, karena ini berakar pada masalah kemiskinan.”
DPRD Kaltim dalam hal ini tentu berkomitmen untuk membantu pemerintah provinsi Kaltim. Dengan menyerap aspirasi masyarakat dan menyambungkan melalui penusunan kebijakan yang solutif di pemerintahan. Selain itu, DPRD akan membantu fungsi anggaran dan terus mengawasi agar apa yang menjadi masalah, perlahan dapat terselesaikan.
“Tiga sektor ini adalah komitmen kami dalam mendorong perubahan,” tutupnya. (*/An/Dr-Adv)
