Upnews.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendesak perhatian serius pemerintah terhadap kondisi perlindungan perempuan dan anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hasanuddin menekankan bahwa tantangan di daerah 3T jauh berbeda dengan perkotaan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses layanan, hingga perbedaan budaya dan sumber daya. Oleh karena itu, penanganannya pun harus dengan perlakuan khusus.
Baca Juga : Komitmen Terapkan 3T, Disdikbud Kaltim Sampaikan Ke Diskominfo Terkait Blankspot
“Kondisi di daerah 3T ini memang unik dan tidak bisa disamakan dengan wilayah yang sudah maju. Mereka butuh perlakuan dan strategi yang berbeda,” tegas Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Ia menambahkan kabar baik, bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk wilayah-wilayah ini.
Menurut Hamas, kepastian alokasi dana ini didapatkan langsung dari Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, dalam pertemuan terbaru. “Tadi saya sampaikan, dan Ibu Menteri langsung merespons positif. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T,” ungkapnya.
Kini, fokus utamanya adalah memastikan mekanisme pelaksanaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hasanuddin juga membocorkan bahwa tujuh kabupaten di Kaltim telah dipersiapkan untuk menerima dukungan dana ini. Meskipun belum merinci nama-nama kabupaten tersebut, ia memastikan bahwa semua wilayah yang akan menerima bantuan ini adalah daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar. Bantuan ini diharapkan menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan perlindungan bagi perempuan dan anak di pelosok Kaltim.
Baca Juga : DPRD Kaltim Minta Kontraktor Segera Selesaikan Pembangunan Kolam Renang SMKN 2 Sangatta Utara
Sebagai pucuk pimpinan di DPRD Kaltim, Hasanuddin berkomitmen penuh untuk mengawal penggunaan dana ini. Ia ingin memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu mencegah kekerasan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan yang layak.
“DPRD tentu tak akan tinggal diam. Kami akan mengawasi dan mendorong agar program ini terlaksana dengan baik. Isu perempuan dan anak ini sangat vital, karena menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai programnya hanya ‘cantik’ di tingkat pusat, tapi tidak sampai ke akar rumput di daerah,” pungkasnya. (*/An/Dr-Adv)
