DPRD Kaltim Tuntut Kukar Tunaikan Janji Politik: Beasiswa Idaman Wajib Diprioritaskan Meski Keuangan Defisit, Salehuddin Dorong Realokasi Anggaran Non-Krusial
upnews.id SAMARINDA – Rencana pemangkasan anggaran Program Beasiswa Kukar Idaman akibat defisit keuangan daerah menjadi sorotan tajam legislatif Kaltim. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tetap memprioritaskan program beasiswa ini sebagai bentuk komitmen terhadap janji politik dan kebutuhan pendidikan masyarakat.
Wacana pemangkasan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan pelajar penerima manfaat. Namun, isu ini kini bergeser ke arah penyesuaian anggaran di pos belanja lain demi mengamankan dana beasiswa.
Salehuddin menilai bahwa Pemkab Kukar harus bersikap realistis terhadap kondisi fiskal, namun tidak boleh mengorbankan program yang memiliki dampak sosial besar.
“Harapannya, sesuai yang disampaikan di awal, beasiswa ini tetap dijalankan. Kalau pemerintah Kukar memprioritaskan, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dikompensasi atau dikurangi,” kata Salehuddin seusai Rapat Paripurna ke-30, Jumat (15/8/2025).
Politisi ini memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi dilema anggaran. Menurutnya, Pemkab perlu cermat dalam memilah belanja dan berani mengalihkan dana dari pos-pos yang dianggap tidak wajib dan kurang krusial.
“Bisa saja dari perjalanan dinas atau program lain yang tidak wajib. Program wajib seperti belanja pegawai dan pelayanan publik dasar memang harus menjadi prioritas, tetapi beasiswa juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Salehuddin menekankan bahwa Pemkab Kukar memiliki fleksibilitas teknis dalam penyesuaian anggaran. Yang terpenting, besaran dana dan jumlah penerima beasiswa harus dipertahankan sesuai rencana awal agar hak-hak pelajar dan mahasiswa tidak terabaikan.
Proses Realisasi Beasiswa Tidak Boleh Tertunda
Lebih lanjut, Salehuddin menyoroti pentingnya kecepatan realisasi. Mengingat Agustus adalah periode krusial bagi penerima untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan, penundaan pencairan dana harus dihindari.
Ia berharap, beban visi-misi kepala daerah yang besar dalam penyusunan APBD 2026 tidak menjadi alasan untuk mengorbankan program pro-rakyat seperti beasiswa.
“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial, jangan di program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini soal keberpihakan anggaran,” pungkasnya. (adv)
