DPRD Kaltim Peringatkan: Sinergi Pembangunan Lemah, Anggaran Rp18 Triliun Terancam Sia-sia

Upnews.id, Samarinda – Harmonisasi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur kembali dipertanyakan. Syarifatul Sya’diah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, secara lugas memperingatkan bahwa ketiadaan sinergi lintas wilayah sejak tahap perencanaan dapat menyebabkan inefisiensi anggaran dan membuat pembangunan kehilangan fokus.

“Program provinsi dan kabupaten/kota selama ini jalan sendiri-sendiri. Harusnya bisa disinergikan sejak awal agar tidak tumpang tindih,” ungkap Syarifatul, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang.

Baca Juga : Siswa SMK Diharapkan Miliki Jiwa Wirausaha

Ia menambahkan, pembangunan yang tidak terkoordinasi berisiko besar menghasilkan proyek-proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan sebenarnya masyarakat. Ini mengarah pada pemborosan dana publik dan tidak tercapainya tujuan pembangunan.

Untuk mengatasi hal ini, Syarifatul mendesak agar rapat koordinasi (rakor) lintas tingkatan pemerintahan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan agenda tetap yang substansial.

Ia menekankan bahwa kehadiran dan keterlibatan gubernur, Sekda, Bappeda, serta DPRD dari provinsi hingga kabupaten/kota sangat krusial untuk memastikan keselarasan arah pembangunan.

“Rakor ini penting untuk menghindari duplikasi dan menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.

Baca Juga : Dinas Kesehatan PPU Kumpulkan Seluruh UPT Puskesmas Bahas Tata Kelola Sistem Pengendalian Intern

Desakan ini menjadi semakin mendesak di tengah informasi mengenai penurunan alokasi anggaran fiskal Kalimantan Timur dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Kondisi ini, menurut Syarifatul, menuntut Pemprov dan pemerintah daerah untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan.

“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tegasnya. (An/Dr-Adv)