Upnews.id, SAMARINDA – Program Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltim. Namun, lembaga legislatif tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan program akan sulit tercapai tanpa keterlibatan sektor swasta yang disertai dengan insentif menarik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai partisipasi pihak swasta akan sangat bergantung pada faktor ekonomi dan daya tarik investasi yang ditawarkan pemerintah.
“Secara konsep, rencana ini tentu sangat positif. Namun, jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, tentu sulit bagi pelaku usaha agar turut ambil bagian. Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi agar membangun dapur penyedia layanan gizi gratis dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya, Sabtu (16/8/2025).
Ia menambahkan, tantangan terbesar justru akan muncul ketika pembangunan diarahkan ke wilayah-wilayah pedalaman yang memiliki akses terbatas.
“Kawasan perkotaan, kemungkinan masih bisa berjalan. Namun, jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya.
Darlis mengungkapkan bahwa meski sektor swasta secara umum menyambut baik gagasan pembangunan SPPG, ketentuan teknis dan skema pembiayaan yang ada masih belum memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk terlibat secara aktif.
“Dengan pembiayaan per porsi yang hanya Rp15 ribu di mana Rp10 ribu dialokasikan pada bahan pangan dan Rp5 ribu biaya operasional akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. Kondisi ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena margin keuntungannya sangat tipis,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebagai solusi, Darlis mendorong agar BGN meninjau ulang aspek pembiayaan dan desain pembangunan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan ekonomi masing-masing wilayah.
“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan, saya optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi,” pungkasnya.
(Ir/Nt/Dr-Adv)
