Upnews.id, Tenggarong – Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Poino, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintahan desa dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga harus mampu menyelaraskan kebijakan desa dengan visi pembangunan kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Kepala desa adalah pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan serta menyelaraskan program dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujar Poino.
Ia menilai, pembangunan desa akan berjalan lebih efektif bila perencanaan dan pelaksanaan program mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar. Hal itu juga menjadi panduan agar arah pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Poino menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengusung visi besar “Menuju Kutai Kartanegara Kuat, Idaman, dan Terbaik.” Seluruh pemerintahan desa, termasuk Desa Manunggal Jaya yang baru saja melaksanakan Pilkades Antarwaktu, diharapkan berkomitmen mewujudkan visi tersebut.
“Artinya, pemerintahan desa perlu mengacu pada program daerah, provinsi, hingga nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu bentuk penerapan sinergi itu adalah dengan memperkuat perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang transparan dan partisipatif. Dengan begitu, program desa bisa diarahkan untuk mendukung target daerah seperti penurunan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan publik.
Poino juga mengingatkan agar kepala desa yang baru terpilih di Desa Manunggal Jaya segera menyusun rencana kerja jangka menengah yang sejalan dengan RPJMD Kukar. Hal ini penting agar setiap kegiatan desa memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPMD Kukar berkomitmen memberikan pendampingan kepada seluruh kepala desa di Kukar agar memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Pendampingan ini mencakup bidang administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset desa.
“Kami ingin seluruh desa di Kukar tidak hanya tertib administrasi, tapi juga mampu berinovasi dan membangun sesuai arah kebijakan daerah. Sinergi antara desa dan kabupaten adalah kunci untuk menjadikan Kukar lebih kuat dan mandiri,” pungkas Poino.(Adv)
