DBH Kaltim Diproyeksikan Turun, Ketua DPRD Ingatkan Pemda Kaltim Lebih Cermat Kelola Anggaran
Upnews.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diimbau untuk lebih cermat dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Hal ini menyusul perkiraan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penurunan sebesar Rp2 triliun ini menjadi tantangan besar, mengingat dana tersebut harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim, sementara program prioritas seperti pendidikan gratis tetap wajib dipenuhi.
Baca Juga : DPRD Sebut DBH Dari Sawit Masih Kecil
Penurunan proyeksi DBH untuk tahun anggaran 2026 ini disampaikan langsung oleh Hasanuddin Mas’ud. Menurutnya, kondisi ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan hati-hati agar pelayanan publik, terutama program strategis, tidak terganggu.
“Ini adalah tantangan serius karena DBH harus dibagi ke 10 kabupaten dan kota, sehingga efisiensi menjadi kunci utama,” ujarnya dalam wawancara di Samarinda, akhir pekan lalu.
Hasanuddin juga menekankan bahwa salah satu program prioritas yang harus dipertahankan adalah pendidikan gratis atau yang dikenal dengan istilah Gratispol.
Program ini dianggap sebagai tulang punggung pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nasional.
Baca Juga : Disbun Kaltim Harapkan DBH Berangsur Meningkat Bagi Para Pelaku Usaha Sawit
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Program Gratispol sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi,” katanya. (*/An/Dr-Adv)
