Upnews.id, Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman dan Ketua TP-PKK Kabupaten, Siti Robiah membahas peran, strategi, dan tantangan dalam menjalankan tugas baru mereka sebagai Duta Tamasya Nasional. Hal itu diutarakannya dalam Podcast Bangga Kencana Bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi B. Acara yang berlangsung di ruang Multimedia, Kantor DPPKB Kutim, Kamis (5/6/2025)
Bupati Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan pentingnya tanggung jawab yang menyertai predikat Duta Tamasya Nasional. Program Kutim yang telah berhasil menekan angka stunting dari 29% tahun 2023 ke 20,6% tahun 2024 sehingga turun. Sebesar 8,4% berdasarkan data survey status gizi Indonesia. Ia bakal menerbitkan surat edaran untuk mendorong kolaborasi dengan stakeholder dan perusahaan swasta terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.
“Sukses ini, merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara DPPKB, desa, RT, perangkat daerah lain dan bahkan kepala desa yang berperan aktif sebagai orang tua asuh,” ucapnya.
Kemudian, Ketua TP-PKK, Siti Robiah, menambahkan TP-PKK telah lama terlibat dalam pengasuhan anak melalui TPA yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di kantor PKK dan TK Pembina Kecamatan. Ia menyebutkan bahwa program Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebelumnya telah dihentikan karena dihapus dari kurikulum PKK. Jadi TP-PKK tak melaksanakannya lagi
“Meski beberapa TPA belum tercatat di Dinas Pendidikan, ini menunjukkan komitmen TP-PKK dalam mendukung pengasuhan anak,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menjelaskan pengukuhan Bupati dan Ketua TP-PKK sebagai Duta Tamasya Nasional merupakan kabar gembira. Ia mengungkapkan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), hanya ada tujuh TPA resmi di Kutim. TPA lain yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, jumlahnya terbatas dan penanganannya berada di tingkat provinsi. Ke depan, DPPKB Kutim akan fokus pada standarisasi operasional prosedur semua TPA dan monitoring dan evaluasi lapangan, khususnya di perusahaan-perusahaan besar seperti PT DSN yang memiliki banyak TPA.
“Namun hal ini pun harus senada dengan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah (PD) terkait dalam menjalankan program Tamasya, bukan hanya sekedar peluncuran program saja. DPPKB juga akan memastikan terlaksananya program makanan tambahan (PMT) gratis bagi anak-anak di TPA yang berasal dari keluarga berisiko stunting. Data tumbuh kembang anak akan dilaporkan ke Sing ELSIMIL dan aplikasi stunting untuk pemantauan yang lebih baik,” terangnya. (Ir/Nt/Dr-Adv)
