Upnews.id, Tenggarong – Pemerintah Desa Perjiwa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menargetkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat pengelolaan hasil pertanian masyarakat. Langkah ini diambil untuk memutus rantai tengkulak serta memastikan harga gabah petani tetap stabil dan menguntungkan.
Kepala Desa Perjiwa, Erik Nur Wahyudi, mengatakan bahwa selama ini sebagian besar hasil panen petani dijual langsung dalam bentuk gabah mentah. Kondisi tersebut membuat petani tidak mendapatkan nilai ekonomi yang optimal karena harga jualnya sangat tergantung pada pasar luar desa.
“BUMDes ke depan akan difokuskan menjadi lembaga pengelola hasil panen. Dengan begitu, petani tidak perlu lagi menjual ke luar dengan harga murah. Kita olah di desa, kita pasarkan sendiri, supaya hasilnya kembali ke masyarakat,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurut Erik, program ini juga sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian pangan desa. BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang membantu petani dari sisi produksi hingga distribusi.
Ia menjelaskan, pemerintah desa bersama penyuluh pertanian telah melakukan pelatihan pengolahan hasil pasca panen, termasuk peningkatan kapasitas petani dalam mengelola alat mesin pertanian (alsintan) yang sudah disalurkan oleh pemerintah daerah.
“Dengan alat dan keterampilan yang ada, kami ingin setiap kelompok tani bisa lebih mandiri. Hasil pertanian bukan cuma dijual mentah, tapi bisa diolah menjadi beras kemasan atau produk turunan lain,” tambahnya.
Erik juga menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi petani, yakni ketersediaan pupuk bersubsidi. Meski demikian, semangat masyarakat tidak surut dan kegiatan bercocok tanam tetap berjalan lancar di berbagai lahan sawah desa.
“Masalah pupuk memang belum sepenuhnya terselesaikan, tapi semangat petani tidak pernah padam. Mereka tetap berusaha agar panen tahun ini tetap maksimal,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah desa, dalam satu kali musim tanam, satu kelompok tani di Perjiwa bisa menghasilkan hingga 25 ton gabah, dan dengan kondisi cuaca yang baik, masa panen bisa dilakukan tiga kali setahun.
Erik optimistis bahwa jika sistem pengelolaan melalui BUMDes berjalan optimal, hasil panen dapat dimanfaatkan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal maupun dikirim ke wilayah sekitar. “Kalau kita kelola sendiri, hasilnya bisa jauh lebih besar untuk desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyambut baik langkah Desa Perjiwa dalam memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi pertanian. Ia menilai bahwa model ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan desa yang berfokus pada kemandirian dan pengelolaan potensi lokal.
“BUMDes bukan hanya alat bisnis, tapi juga instrumen pemberdayaan. Kalau dikelola dengan profesional dan berpihak pada kebutuhan warga, dampaknya pasti terasa langsung di lapangan,” ujarnya.
Arianto menegaskan, Pemkab Kukar akan terus memberikan pendampingan dan bantuan teknis agar setiap BUMDes di wilayahnya mampu berkembang sesuai potensi unggulan masing-masing desa.
“Sinergi antara petani, pemerintah desa, dan BUMDes seperti di Perjiwa ini patut jadi contoh. Ketika semua bergerak bersama, desa bukan hanya mandiri secara ekonomi, tapi juga berdaulat dalam pangan,” pungkasnya.
