Upnews.id, SANGATTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur (Kutim) terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang makin pesat dan menuntut tenaga kerja yang makin profesional. Lewat strategi jemput bola, PUPR Kutim menargetkan lonjakan hingga 50 persen tenaga konstruksi bersertifikat pada tahun 2029.
Langkah ambisius ini tak sekadar angka. Tujuannya jelas — meningkatkan daya saing tenaga lokal di tengah derasnya pembangunan yang tengah berlangsung di Kutim. Untuk mewujudkannya, PUPR Kutim memperkenalkan terobosan baru bernama Mobile Training Unit (MTU), alias unit pelatihan keliling.
Dengan MTU, pelatihan bisa langsung menjangkau para pekerja dan pelaku usaha konstruksi di berbagai pelosok daerah, tanpa harus menunggu mereka datang ke kota. Cara ini diharapkan mampu menembus hambatan jarak dan akses di 18 kecamatan yang selama ini sering jadi kendala.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menegaskan bahwa kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan pihaknya bukan bersifat audit, melainkan pendampingan.
“Tujuan utama kami adalah membantu pelaku usaha konstruksi agar patuh pada regulasi dan bisa bekerja secara profesional,” jelasnya saat ditemui di Gedung Serba Guna (GSG) Sangatta Utara, Rabu (12/11/2025).
Menurut Joni, kunci utama membangun infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan ada pada peningkatan kompetensi SDM.
“Fokus kami saat ini adalah penguatan kompetensi pelaku usaha dan SDM konstruksi di Kutai Timur,” ujarnya.
Hingga tahun 2025, progresnya pun cukup menggembirakan. Tercatat 1.116 tenaga konstruksi dan 118 tenaga ahli sudah mengantongi sertifikat kompetensi. Angka ini menjadi modal awal yang solid untuk mengejar target besar di tahun 2029.
Joni juga mengakui, di lapangan masih banyak tantangan, terutama soal administrasi dan fakta bahwa beberapa pekerja belum memiliki KTP Kutim. Namun dengan adanya MTU, berbagai proses seperti pelatihan, uji kompetensi, hingga pengurusan administrasi bisa dilakukan langsung di lokasi kerja — lebih cepat dan efisien.
Langkah proaktif ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Kutim dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih inklusif, di mana tenaga kerja lokal punya peluang yang sama untuk berkembang.
“Sertifikasi ini bukan sekadar dokumen, tapi bukti pengakuan kompetensi yang penting untuk bersaing di dunia kerja konstruksi,” tegas Joni.
“Harapan kami, semakin banyak tenaga lokal yang tersertifikasi dan mampu bersaing di bidang jasa konstruksi,” pungkasnya.(Ir/Nt/Dr-Adv)
