Upnews.id, Sangatta -Bupati Kutai timur Ardiansyah sulaiman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja yang tetap. Berdasarkan informasi yang valid. Sehingga program yang diusung di tahun 2023 dapat terlaksana.
“Saya memerintahkan kepada semua OPD, khususnya Bappeda agar menyusun perencanaan dan penanganan sesuai dengan kandidat dan regulasi yang berlaku serta memaksimalkan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah,” pinta orang nomor satu di Kutim ini.
Ia juga menyampaikan, penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah tahun 2024 merupakan agenda wajib. Seperti yang dituang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berikut, Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJBD, semua peraturan sudah sebagai pedoman OPD,”jelasnya.
Bupati menambahkan, penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai timur Tahun 2024 merupakan implementasi penjabaran RPJMD tahun 2021-2026. Semua memperhatikan dinamika pembangunan, melihat isu strategis, permasalahan yang terjadi, lalu pencapaian kinerja sebelumnya hingga kemampuan keuangan daerah.
“Semua instrumen itu merupakan satu kesatuan. Harus jadi tolak ukur. Menjadi acuan dalam mempersiapkan rencana kerja untuk tahun yang akan datang,” tuturnya.
Ardiansyah juga mengungkapkan, Kutim patut bersyukur dapat melampaui masa-masa sulit. Terutama akibat pandemi covid 19. Kini perekonomian masyarakat telah memperlihatkan tren positif. Hal itu dibuktikan dengan raihan panji keberhasilan pembangunan, UMKM dan ekonomi kerakyatan.
“Kutai Timur berhasil menjadi juara 1 dan mendapatkan panji keberhasilan itu dari Gubernur Kaltim,” Bebernya.
Lanjut Ardiansyah, akhir Tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu mengakibatkan gangguan terhadap daya beli masyarakat. Untungnya pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah bersepakat menjalankan program bantuan langsung tunai.
“Bantuan tunai berefek besar. Semua kepala daerah serempak menjalankan amanat bapak presiden, diteruskan melalui menteri , ditindaklanjuti gubernur, lalu bupati dan walikota dengan mekanisme 2% dari DAU. Alhamdulillah kita sudah sampaikan kepada masyarakat,” sebutnya.
Tak kalah penting, bupati menyebut pemerintah akan melakukan pendampingan dan bantuan kepada UMKM. Memantau percepatan pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan antar wilayah. Penataan kawasan permukiman, serta peningkatan infrastruktur pertanian, perkebunan.
“infrastruktur, pariwisat, pengelolaan persampahan. Semua masuk dalam program-program unggulan pemerintahan sekarang ini. OPD terkait wajib mengimplementasikannya,” pintanya pria berkacamata ini.
Di sektor SDM, Ardiansyah berupaya meningkatkannya lewat program 50 juta per RT. 40 Juta dialokasikan untuk infrastruktur RT. Dikerjakan dengan konsep padat karya. Kemudian dana sisanya 10 juta difungsikan untuk meningkatkan SDM, ekonomi kerakyatan pada warga yang masuk kategorikan miskin.
“RT bisa bergabung menjadi 2 RT . Hingga 4 RT yang bersinggungan. Saling mendukung. Semoga program ini jadi pemberantasan atau penurunan angka kemiskinan,” harapnya.
Keterangan tersebut disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. Mengambil tema Penguatan Struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah tahun 2024. Dilaksanakan di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (11/1/2023).
Turut Hadir dalam kegiatan kali ini Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Joni. Kepala bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rina Juliati, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan diikuti secara daring Kepala regional II, Bappenas, Muhammad Roudo.(Ir)
