Upnews.id, Samarinda – Tak Henti-hentinya Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) terus menujukan inovatifnya guna mempermudah akses informasi masyarakat. Hal tersebut ditunjukan melalui memprogramkan penyaluran internet melalui sambungan kabel fiber optik dengan provider untuk mengatasi wilayah desa yang tidak tersambung jaringan internet atau blank spot.
Kepala Diskominfo, Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, sejak tahun 2021 kemarin Diskominfo Kaltim sudah membantu uji coba mengatasi akses internet di desa-desa, setelah keluar Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan Kota maupun Provinsi kembali bisa aktif membantu akses telekomunikasi.
“Anggaran sudah kami alokasikan, tahun 2022 ini kami mencoba menarik kabel Fiber Optik (FO) dengan Provider mengatasi 40 desa, sebagai proyek percontohan untuk memfasilitasi desa-desa yang memang tidak mempunyai akses internet,” kata Faisal, belum lama ini.
Faisal menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan membangun tower namun hanya menarik kabel FO,yang penting akses internet bisa masuk setidaknya bisa mengatasi akses internet untuk jangka pendek.
Baca Juga : Disdikbud Kaltim Upayakan Jaringan Internet Tembus Wilayah Blank Spot
Faisal menjelaskan ada 103 kecamatan serta 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim masih blank spot awal tahun kemarin.
Untuk Samarinda, Bontang, Balikpapan bisa dikatakan sudah bebas blank spot, kalaupun masih ada beberapa yang di ujung-ujung tidak kebagian mungkin karena terhalang gunung atau bangunan dan lain sebagainya.
“Tinggal 7 (tujuh) kabupaten yang masih blankspot masih ada 245 desa atau kelurahan tadi yang masih besar. Di daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 48 persen, Berau juga 49 persen, Kutai Timur 25 persen. Kita perlu pahami bicara soal akses melalui Fiber Optik menghubungkan satu desa yang ada di jalur internet ke desa terdekat yang belum ada akses internet,” ucapnya.
Baca Juga : Komitmen Terapkan 3T, Disdikbud Kaltim Sampaikan Ke Diskominfo Terkait Blankspot
Mantan pejabat Pemkot ini menuturkan, Fiber Optik yang akan ditarik di satu titik fasilitas pelayan publik di desa. Misalnya kantor desa atau Puskesmas bahkan sekolah, bekerjasama dengan satu provider.
“Setelah akses didapat, tentu saja masyarakat secara mandiri akan mengajukan diri untuk memasang di rumahnya sendiri. Dengan kemudahan dan dalam jangkauan harga yang murah,” tandasnya.(Tsn/ADV/Kominfokaltim)
