Upnews.id, Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, menjadi ruang bagi buruh untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis mulai dari kebijakan ketenagakerjaan hingga kesejahteraan.
Dalam momentum ini, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dan mencatat manual poin-poin yang disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja.
Baca juga : Buruh Kutim Tolak Pengurangan RKAB Pertambangan, Potensi PHK Massal
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden yang dianggap sebagai bentuk perhatian nyata bagi kaum buruh.
“Pertama terima kasih 2 kali berturut-turut Bapak bersama buruh. Artinya Bapak melihat buruh ini sebagai kaum yang perlu diperjuangkan, dan Bapak mencintai kami,” kata Elly dalam acara di Monas di kutip dari laman detik
Elly juga menambahkan bahwa Prabowo merupakan Presiden ketiga di dunia yang mau merayakan hari buruh bersama para buruh di lapangan.
Said Iqbal menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para pekerja dan mendorong agar regulasi ketenagakerjaan segera disahkan. Ia juga berterima kasih atas disahkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Baca juga : May Day, Dua Kelompok Buruh Suarakan Aspirasi ke Pemerintah dan DPRD
“Bapak presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang menjadi aspirasi, pertama adalah sahkan RUU Ketenagakerajaan… mudah-mudahan di may day tahun depan UU ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” tutur Said Iqbal.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menyoroti tantangan yang dihadapi buruh muda terkait pengasuhan anak. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan industri dan pemukiman buruh.
“Bagi pekerja muda yang baru menikah setelah berkeluarga dan punya anak mereka dihadapkan pilihan pahit. Pertama anaknya dititip ke neneknya di kampung atau salah satu dari mereka keluar bekerja untuk jaga anak. Kami harap negara hadir untuk membuat daycare,” ucap Ilham.
Selain di Monas, aspirasi juga disampaikan di Gedung DPR RI kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Perwakilan buruh menuntut reformasi sistem pengupahan nasional untuk mengatasi kesenjangan upah antar daerah serta perubahan status pengemudi ojek online.
Baca juga : Peringati Hari Buruh, Disnakertrans PPU Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
“Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya (driver online) menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra. Karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator,” pungkas perwakilan Gebrak, Sunarno.
Para pengemudi ojek online juga mengeluhkan potongan biaya dari aplikator yang mencapai 40 persen dan berharap angka tersebut diturunkan menjadi 10 persen demi keberlangsungan hidup mereka. (An/Dr)
