Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mempertegas dukungannya terhadap pelayanan berbasis komunitas. Kali ini, lewat penyerahan 56 unit motor Honda Scoopy kepada para Ketua RT di Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara.
Acara penyerahan yang digelar di halaman Kantor Bupati Kutim pada Rabu (3/12/2025) itu dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Sejumlah pejabat perangkat daerah serta perwakilan Ketua RT turut hadir menerima fasilitas operasional tersebut. Program ini dinilai sebagai langkah mempercepat mobilitas kegiatan masyarakat dan mempermudah koordinasi layanan di tingkat lingkungan.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan pentingnya memperkuat peran RT sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, RT bukan sekadar struktur administratif, tetapi juga ujung tombak komunikasi sekaligus pendamping warga dalam urusan publik sehari-hari.
“Program ini telah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir dan kami laksanakan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan alat untuk mempercepat pelayanan agar para Ketua RT bisa bekerja lebih profesional dan responsif.
“Kita berharap kendaraan ini membuat RT semakin gesit dalam melayani. RT harus paham situasi lingkungannya, mengetahui kondisi warganya, terutama mereka yang kurang mampu dan anak-anak yang tergolong stunting,” tegasnya.
Ia menilai kualitas pelayanan pemerintah dimulai dari tingkat paling bawah, sehingga RT menjadi garda depan penerima laporan, aspirasi, hingga masalah sosial masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan bahwa bantuan fasilitas harus diiringi dengan tanggung jawab moral serta etika pelayanan yang baik.
Dari sisi teknis, Kabag Umum Setkab Kutim, Misbachul Choir, menjelaskan bahwa seluruh motor telah melalui proses pengecekan kelayakan dan dilengkapi perlengkapan keselamatan.
“Semoga kendaraan ini mempermudah tugas para Ketua RT dalam berinteraksi dengan warga dan menjalankan fungsi pelayanan publik di wilayahnya,” ujarnya.
Misbachul juga memastikan penggunaan kendaraan tersebut akan dipantau melalui mekanisme pelaporan rutin agar tetap tepat guna dan tidak disalahgunakan.(Ir/Nt/Dr-Adv)
