Konsensus Legislatif: 7 Fraksi DPRD Kutim Soroti Defisit APBD 2026, Tuntut Akuntabilitas Multiyears dan Pemerataan Pembangunan
upnews.id SANGATTA — Seluruh tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, yakni PKS, Demokrat, Golkar, NasDem, PPP, PIR, dan Gelora Amanat Perjuangan (GAP), telah menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna 25 November 2025. Meskipun memberikan persetujuan untuk pembahasan lanjutan, dukungan tersebut diwarnai dengan kritik fundamental dan tuntutan kolektif terkait kondisi fiskal daerah dan akuntabilitas belanja.
Ancaman Defisit Fiskal dan Tuntutan Efisiensi
Sorotan utama dari mayoritas fraksi adalah kondisi keuangan daerah yang terancam defisit signifikan akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari 70% dan penurunan proyeksi pendapatan. Fraksi GAP dan NasDem secara spesifik menyoroti anjloknya pendapatan ini.
Tujuh fraksi mendesak Pemerintah Daerah untuk:
Memberikan penjelasan rinci dan strategis mengenai langkah penyesuaian kebijakan fiskal.
Melakukan efisiensi total terhadap belanja non-esensial, seperti rasionalisasi perjalanan dinas, untuk mengamankan anggaran bagi program publik vital.
Perdebatan Krusial: Urgensi Proyek Multiyears (MYC)
Di tengah tekanan fiskal, isu Program Multiyears Contract (MYC) menjadi perdebatan paling krusial:
Pertanyaan Urgensi: Fraksi NasDem secara terbuka mempertanyakan urgensi pelaksanaan 18 kegiatan MY senilai lebih dari Rp 1,081 Triliun, meminta justifikasi proyek masif ini di tengah krisis anggaran.
Dukungan Bersyarat: Fraksi PKS dan Demokrat mendukung MYC, tetapi menuntut agar proyek tersebut dijalankan dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi. Fraksi PKS secara khusus mendesak agar groundbreaking dipastikan segera dieksekusi sejak awal tahun anggaran (Kuartal I) untuk menghindari keterlambatan.
Penguatan PAD, Transparansi BUMD, dan Tata Kelola
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transparansi BUMD adalah tuntutan kolektif:
Penyertaan Modal: Fraksi PPP dan GAP secara khusus menuntut agar Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp 25 Miliar didasari studi kelayakan kuat dan menjamin adanya peningkatan PAD, bukan sekadar pengeluaran belanja.
Gali Potensi PAD: Fraksi PKS mendesak Pemda bergerak cepat memaksimalkan PAD dari sektor unggulan seperti pajak kendaraan perusahaan dan retribusi pariwisata digital.
Transparansi Digital: Fraksi PIR memperkuat tuntutan akuntabilitas dengan mendesak integrasi data e-government untuk semua usulan, termasuk yang dihimpun melalui reses, demi transparansi anggaran.
Fokus Prioritas: SDM dan Pemerataan Wilayah
Isu pemerataan pembangunan menjadi desakan kuat dari Fraksi Demokrat dan PPP, yang menuntut APBD 2026 harus berpihak pada wilayah Pesisir, Pedalaman, dan Perbatasan, dan tidak berpusat hanya di ibu kota.
Seluruh fraksi mendesak agar prioritas belanja dialihkan ke investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan infrastruktur dasar vital, termasuk:
Percepatan jaringan listrik di 13 desa yang belum teraliri.
Penyediaan layanan air bersih di 41 desa yang masih bermasalah.
Secara internal, Fraksi Golkar menuntut Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menindak tegas dugaan kasus absensi fiktif salah satu Anggota Dewan, sekaligus mendesak perbaikan fundamental pada siklus fiskal agar prediktabilitas anggaran KUA-PPAS terjamin.
Di akhir Sidang Paripurna, ketujuh fraksi menyetujui RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan komitmen bahwa seluruh catatan kritis harus diakomodir demi mewujudkan APBD yang berkeadilan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (adv)
