upnews.id SANGATTA — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Edi Markus Palinggi dari Fraksi NasDem, mengumumkan fokus kerja utama komisinya untuk periode lima tahun mendatang. Komisi A akan mengonsentrasikan diri pada isu-isu vital yang meliputi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, ketertiban umum, dan akselerasi kualitas pelayanan publik.
Edi Palinggi menegaskan bahwa Komisi A memiliki peran strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara tertib, responsif, dan efektif dalam menjawab aspirasi masyarakat.
“Kami akan bekerja secara maksimal dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan standar kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kutai Timur,” ujar Edi Palinggi.
Edi Markus Palinggi memaparkan arah kerja komisi yang akan mencakup beberapa mandat penting, seperti.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan: Melakukan pengawasan mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi Kinerja OPD Mitra: Membahas program kerja dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, khususnya yang terkait langsung dengan administrasi kependudukan dan perizinan.
Serta, pengawalan Hukum dan Ketertiban: Mengawal implementasi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penguatan Legislasi: Memperkuat proses legislasi dan regulasi daerah di bidang pemerintahan. Dan Transparansi Desa: Memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Tugas kami juga mencakup penyerapan dan tindak lanjut terhadap seluruh aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan layanan publik dan isu-isu pemerintahan lainnya,” tambahnya.
Komisi A berkomitmen menjaga sinergi dan koordinasi yang erat dengan jajaran pemerintah daerah. Hal ini krusial untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang bersinggungan dengan urusan pemerintahan dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kutai Timur.(adv)
