Upnews

Demi Jaga Kepercayaan Publik, Wabup Mahyunadi Pilih Tolak Fasilitas Perusahaan dan Perketat Pengawasan CSR

Upnews.id, SANGKULIRANG – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menunjukkan sikap tegas dalam menjaga integritas sebagai pejabat publik. Ia menolak fasilitas penginapan maupun jamuan dari perusahaan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan saat menjalankan tugasnya.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Turnamen Bola Voli Open Cup I di Desa Saka, Kecamatan Sangkulirang, Sabtu (8/11/2025) sore.

Mahyunadi mengatakan bahwa ia lebih memilih pulang-pergi daripada menerima fasilitas dari perusahaan.

“Makanya saya di mana-mana kalau mau dijamu-jamu perusahaan, disiapkan camp, nginap, saya lebih baik pulang-pergi (PP) saja. Nginap tidur di mobil saja,” tegasnya.

Menurutnya, fasilitas yang diberikan perusahaan bisa memunculkan rasa tidak enak ketika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran atau bermasalah.

“Karena kalau nginap di perusahaan nanti kita utang budi lagi. Bisa perusahaan bermasalah kita enggak bisa menindak,” jelas Mahyunadi.

Ia menegaskan bahwa menjaga jarak dengan perusahaan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat—yang ia sebut sebagai modal penting dalam pembangunan daerah.

Selain itu, sebagai Ketua Tim CSR Kutim, Mahyunadi juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia meminta Kepala Desa Saka berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan melaporkan jika ada perusahaan yang enggan memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Yang penting nanti saya pesan Pak Kades, kalau perusahaan bantu, bantuan itu untuk masyarakat. Jangan untuk Pak Kades saja, jangan untuk pejabatnya saja bantuan itu. Harus dibuka semuanya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Kutim akan memperketat pengawasan terhadap dana CSR, memastikan seluruh bantuan disalurkan secara transparan dan benar-benar menyentuh masyarakat.

Sikap ini diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan independen, sehingga pembangunan di Kutim berjalan selaras dengan kebutuhan warga, tanpa intervensi atau kepentingan pihak tertentu.(Ir/Nt/Dr-Adv)

Baca Juga

Back to top button