Upnews.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur transportasi dilakukan secara ketat. Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (25/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Abdulloh dan dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Apansyah, Syarifatul Sya’diah, dan Husin Djufri.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyoroti rendahnya realisasi anggaran serta proyek infrastruktur yang belum menunjukkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Plt Kepala Dishub Kaltim sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, menjelaskan bahwa pagu anggaran 2025 sebesar Rp245 miliar telah mengalami pemangkasan menjadi Rp197 miliar, dengan realisasi per 22 Agustus baru mencapai Rp51 miliar atau 25,77 persen.
“Untuk tahun 2026, Dishub mengajukan kebutuhan sebesar Rp154 miliar,” ujarnya.
Anggota Komisi III Apansyah menyoroti kondisi Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang dinilai sudah mengalami kerusakan meski baru rampung dibangun.
“Terminal sebesar itu jangan sampai mubazir. Anggaran besar sudah keluar, tapi manfaatnya belum terasa bagi masyarakat. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Syarifatul Sya’diah mengingatkan agar pembangunan Pelabuhan Teritip di Balikpapan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau tidak segera dipercepat, pelabuhan ini hanya akan jadi proyek mangkrak. Padahal, potensinya besar sekali untuk mendukung aktivitas ekonomi,” ucapnya.
Sedangkan Husin Djufri menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk Bandara Maratua, yang disebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Pulau Maratua punya potensi wisata kelas dunia. Tapi kalau akses transportasinya tidak didukung, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana juga akan terhambat,” ungkap Husin.
Pada sesi lanjutan, Biro Administrasi Pembangunan melaporkan realisasi anggaran 2025 sebesar Rp2,8 miliar dari pagu Rp7,7 miliar atau sekitar 36,03 persen. Irhamsyah menargetkan serapan mencapai 98 persen hingga akhir tahun, meskipun beberapa pos seperti ATK kemungkinan tidak terserap seluruhnya. Untuk tahun 2026, kebutuhan meningkat menjadi Rp21,6 miliar, termasuk alokasi bagi tim ahli gubernur.
Dari Biro Barang dan Jasa, Buyung memaparkan bahwa pagu 2025 mencapai Rp13 miliar dengan realisasi Rp3 miliar atau 43,9 persen per 15 Agustus. Anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp6 miliar. Ia juga menyinggung total nilai pengadaan Pemprov Kaltim tahun 2025 yang mencapai Rp20,93 triliun, meliputi tender, e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.
“Semua pengadaan sudah ada di katalog elektronik yang bisa diakses siapa saja. Transparansi ini penting supaya publik tahu ke mana arah belanja pemerintah,” jelas Buyung.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III menegaskan perlunya pengawasan lapangan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
“Jangan sampai anggaran berakhir menjadi silva hanya karena titik-titik kegiatan tidak jelas. Pemerintah harus serius menuntaskan pekerjaan sesuai target,” tutup Apansyah.
Komisi III DPRD Kaltim menutup rapat dengan penekanan bahwa efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, serta transparansi pengadaan barang dan jasa harus menjadi fokus utama Pemprov Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
(Put/Nt/Dr-Adv)
