DPRD Kaltim Kritik Kualitas Jalan Samarinda-Bontang: Subandi Desak Peningkatan ke Konstruksi Beton, Anggaran Rp 45 Miliar Terblokir
upnews.id SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti keras kondisi jalan nasional ruas Samarinda-Bontang yang kembali rusak parah, meskipun baru menjalani perbaikan pada tahun sebelumnya. Ia mengecam praktik perbaikan yang dinilai hanya tambal sulam dan tidak sesuai dengan beban tonase tinggi yang melintasi jalur ekonomi vital tersebut.
“Diperbaiki, rusak lagi. Begitu terus, seperti siklus tanpa akhir,” kata Subandi saat diwawancarai di Gedung B DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Kritik Subandi berfokus pada spesifikasi material. Ia menilai perbaikan sebelumnya yang hanya menggunakan aspal biasa tidak akan pernah mampu menopang beban kendaraan berat industri.
“Kalau cuma diaspal, ya kita saksikan lagi itu kerusakannya. Harusnya paling tidak pakai beton,” tegas politisi PKS ini, seraya mendesak Dinas PUPR agar menyusun perencanaan teknis yang matang, yang secara realistis memperhitungkan volume dan beban kendaraan.
Kekhawatiran yang sama sebelumnya juga diutarakan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah utara, termasuk ruas menuju Berau. Gubernur memilih jalur darat untuk memantau langsung kondisi jalan sepanjang 121 kilometer tersebut.
“Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Gubernur Harum.
Rudy menegaskan, jalan rusak menciptakan inefisiensi ekonomi, mulai dari perlambatan waktu tempuh, peningkatan risiko kecelakaan, hingga kerusakan kendaraan.
Anggaran Perbaikan Terganjal Blokir APBN
Gubernur juga menginformasikan bahwa Pemprov telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk jalur Samarinda-Bontang, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBN. Namun, dari total tersebut, baru sekitar Rp 6 miliar yang dapat dicairkan karena sebagian besar dana masih dalam status terblokir.
Rudy menyebut telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan mendesak agar blokir anggaran APBN segera dibuka sehingga proyek perbaikan dengan kualitas yang memadai dapat segera dilanjutkan tahun ini.
Subandi menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah pusat dan daerah dapat lebih serius. “Kualitas jalan yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi kebutuhan vital bagi penggerak ekonomi dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
