Upnews.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), La Ode Nasir, kembali menyuarakan keprihatinannya terkait nasib para guru Taman Pendidikan Alquran (TPA).
Menurutnya, kontribusi besar para pendidik keagamaan ini dalam membangun karakter generasi muda belum sebanding dengan perhatian dan dukungan yang mereka terima dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Guru Agama di Kutim Keluhkan Ketimpangan Insentif, DPRD Komitmen Cari Solusi
La Ode menekankan bahwa peran guru TPA sangatlah penting dalam membentuk akhlak dan keimanan anak-anak, yang merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
“Mereka mendidik anak-anak dalam hal akhlak dan keimanan. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi daerah,” ujarnya kepada awak media.
Ia bahkan menyebut para guru TPA sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru TPA masih sangat bergantung pada sumbangan sukarela dari masyarakat atau lembaga lokal.
La Ode menilai minimnya dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk insentif yang tetap dan terstruktur, sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Baca Juga : Pemprov Kaltim Bakal Berikan Atribut Sekolah Gratis Bagi Ribuan Siswa Baru
“Kesejahteraan guru TPA harus diangkat ke permukaan. Mereka tak bisa terus-terusan bekerja hanya bermodal keikhlasan tanpa dukungan konkret dari pemerintah,” tegasnya.
Maka dari itu, La Ode mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera menyusun kebijakan afirmatif yang menjamin pemberian insentif rutin dan terstruktur bagi para guru TPA.
Ia juga mengusulkan agar sebagian dana dari APBD serta program hibah pendidikan dialokasikan secara khusus untuk mendukung sektor pendidikan keagamaan berbasis masyarakat ini.
Baca Juga : Wabup PPU Abdul Waris Soroti Peran Sentral Guru pada Peresmian Masjid Al-Muhajirin
“Kalau guru sekolah umum bisa menerima berbagai tunjangan, seharusnya guru TPA juga mendapatkan perlakuan serupa,” tambahnya.
Terakhir, La Ode juga mendorong agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah guru TPA di seluruh wilayah Kaltim.
Data ini dianggap sangat krusial sebagai fondasi penyusunan kebijakan jangka panjang yang dapat menjamin keberlangsungan dan profesionalisme pendidikan nonformal keagamaan di daerah tersebut. (An/Dr-Adv)
