Jembatan Pulau Balang Tertutup: Hasanuddin Pertanyakan Manfaat Infrastruktur Bagi Rakyat
Upnews.id, Samarinda – Meskipun telah diresmikan Presiden ke -7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Juli 2024, Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum dibuka sepenuhnya untuk publik.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam Baharuddin Muin, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, yang mempertanyakan efektivitas infrastruktur megah tersebut jika tidak dapat diakses masyarakat.
Baca Juga : Jalan Tol IKN Dan Jembatan Pulau Balang Difungsikan Sebagai Jalur Alternatif Pemudik
Baharuddin mengungkapkan kekecewaannya, mengingat sisi jalan dari Penajam sudah lama selesai.
“Jalan dari sisi Penajam sudah selesai sejak lama. Tapi jembatannya masih ditutup untuk umum. Kenapa? Apa gunanya infrastruktur sebesar ini kalau rakyat tak bisa menikmatinya?” tegas Baharuddin.
Ia menambahkan, jembatan ini hanya dibuka sementara saat Lebaran 2025, padahal masyarakat telah lama menaruh harapan pada kemudahan transportasi dan dampak ekonomi positif.
Secara strategis, Jembatan Pulau Balang dengan panjang 804 meter merupakan urat nadi vital untuk konektivitas darat ke IKN, mengurangi ketergantungan pada transportasi air.
“Kalau akses ini dibuka, masyarakat bisa lebih mudah mengirim dan menerima barang. Harga kebutuhan pokok pun akan jauh lebih murah dibandingkan sekarang, karena tidak harus lewat feri atau speedboat. Ini soal keadilan akses,” papar Baharuddin.
Baca Juga : Presiden RI Telusuri Jalur Logistik Perairan Kaltim
Ketertutupan jembatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat tentang prioritas pembangunan: apakah untuk kepentingan umum atau hanya mendukung narasi megaproyek IKN?
Baharuddin melihat Jembatan Pulau Balang bukan sekadar struktur fisik, melainkan simbol kepercayaan politik. Jika pembangunan tidak melibatkan partisipasi dan manfaat langsung bagi rakyat, maka yang terjadi adalah terciptanya jarak, bukan konektivitas sejati. (An/Dr-Adv)
