Kutai KartanegaraPolitik

Nasib Insentif Guru Ngaji Belum Jelas — DPRD Kukar Desak Segera Selesaikan Perbup GEMA

upnews.id Tenggarong — Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) adalah langkah mulia untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter masyarakat Kutai Kartanegara. Namun, payung hukumnya belum lengkap. Peraturan Daerah (Perda) GEMA sudah disahkan, tetapi aturan pelaksana berupa Peraturan Bupati (Perbup) belum juga terbit — dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan para guru ngaji di lapangan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan urgensi penyelesaian aturan turunan tersebut:

“Perda itu masih kerangka umum. Tanpa Perbup, perangkat daerah di lapangan tidak punya pegangan teknis untuk mengeksekusi — termasuk skema penganggaran dan standar kesejahteraan bagi guru ngaji kita,” Terangnya

Akibat tertundanya Perbup, para guru ngaji yang telah berbakti membimbing anak-anak masyarakat justru belum memiliki kepastian terkait hak dan insentif yang seharusnya mereka terima.

Ahmad Yani menilai, substansi program GEMA sangat penting dalam membentuk karakter religius serta membina mental dan spiritual masyarakat Kukar. Namun, program sebaik apa pun tidak akan berdampak maksimal jika tidak didukung regulasi teknis yang jelas:

“Jangan sampai program ini hanya ramai digaungkan di awal, tetapi realisasi dan manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” Ucapnya

Penerbitan Perbup ini sebenarnya sudah menjadi amanat langsung yang tertuang di dalam Perda GEMA. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kukar diminta tidak lagi menunda proses harmonisasi maupun pengesahan aturan tersebut.

Para guru ngaji adalah pilar penting pembentukan generasi yang berakhlak mulia. Keterlambatan aturan pelaksana berisiko menghambat apresiasi yang layak mereka terima atas dedikasinya. Semoga desakan ini segera didengar — agar GEMA tidak hanya menjadi nama program yang indah, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pendidik dan masyarakat luas. (Ir/adv)

Back to top button