Upnews.id, Sangatta – Kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan tajam. Dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim tahun 2027, terungkap data mengejutkan mengenai melonjaknya angka pengangguran dan anjloknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutim mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,44%. Jika pada tahun 2024 angka pengangguran berada di level 5,76%, di tahun 2025 angka ini melambung hingga 6,20%.
Baca juga : Jimmi Jamin Belanja Pegawai APBD Kutim 2026 Sehat, Jauh di Bawah Batas Maksimal 30 Persen
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyoroti kelesuan di sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Menurutnya, perusahaan besar seperti PT KPC saat ini tengah mengerem penambahan jumlah tenaga kerja (man count).
“Kami melihat perusahaan tambang lagi setop menerima man count di level owner (perusahaan inti). Meski perusahaan subkontraktor (Sub Kon) tetap beraktivitas, namun kapasitasnya belum cukup untuk menampung angkatan kerja kita yang mencapai 25 ribu orang,” tegas Jimmi.
Dampak dari tingginya pengangguran ini merembet ke laju pertumbuhan ekonomi daerah. Catatan tahun 2025 menunjukkan penurunan yang sangat drastis ke angka 1,05%. Padahal, pada tahun 2024, ekonomi Kutim sempat berada di puncak kejayaan dengan pertumbuhan 9,82% angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan Kutim yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Jimmi menyebut lebih dari 90% anggaran daerah bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami sudah sampaikan ke Dirjen Keuangan di pusat. Jika DBH dipangkas, otomatis ekonomi daerah turun. Jika ini terjadi, pusat harus ikut bertanggung jawab atas dampaknya,” tambah politisi PKS tersebut.
Menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan, Ketua DPRD meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia menawarkan solusi konkret dengan menggenjot sektor UMKM.
Baca juga : Transisi Ekonomi Pascatambang, DPMD Kukar Tekankan Penguatan UMKM Lewat Forum Diskusi Muliti-Pihak
“Solusinya, UMKM harus digalakkan. Peluang pasar kita di sektor ini masih sangat besar dan bisa menjadi penyelamat ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Jimmi juga mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Mengingat APBD Kutim 2026 yang awalnya diketuk Rp5,7 triliun kini menyusut menjadi Rp5,1 triliun akibat pemangkasan pusat.
“Pemerintah harus tekan biaya yang tidak mendesak. Fokus pada produktivitas dan kegiatan yang anggaran kecil tapi efektif menumbuhkan ekonomi rakyat,” pungkasnya. (An/Dr)
