Upnews.id, Balikpapan — Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (6/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Bagus menjelaskan bahwa laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan gambaran utuh soal kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir. LKPj tersebut juga menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan, terutama terkait jalannya program dan penggunaan anggaran.
“Intinya, program itu harus berdampak nyata, bukan sekadar selesai di atas kertas,” ujarnya.
Bagus juga menyinggung soal potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang masih bisa terjadi. Ia menjelaskan, hal ini biasanya muncul karena efisiensi dalam proses lelang atau karena ada kegiatan yang waktunya terlalu mepet di akhir tahun sehingga tidak selesai tepat waktu.
Contohnya, pada proyek fisik di 38 organisasi perangkat daerah (OPD), pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya otomatis tidak bisa dibayar penuh. Kondisi ini kemudian berkontribusi pada munculnya SILPA.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Balikpapan sudah menyiapkan strategi agar SILPA bisa ditekan. Salah satunya dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. OPD diminta lebih sigap menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk detail engineering design (DED), paling lambat November.
Dengan begitu, proses lelang sudah bisa dimulai sejak Desember, sehingga tahapan awal bisa selesai lebih cepat sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kami tahu jumlah kegiatan memang banyak, tapi sejak awal sudah kami dorong agar proses pengadaan dipercepat,” tegasnya.
Lewat langkah ini, pemerintah menargetkan proyek bisa diselesaikan dalam waktu 8 hingga 10 bulan. Harapannya, hasil pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Nt/Dr)
