Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, yang membahas langkah konkret terkait pengendalian inflasi di daerah tahun 2023.
Rakor yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia itu. Untuk di Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh sejumlah Kepala OPD, serta jajaran Forkopimda, yang digelar di ruang Video Konferensi Diskominfo Kutim (08/02/2023).
Dalam keterangan Vita Nurhasanah selaku Kabid Ekonomi Setkab Kutim. Menyebut jika Kutai Timur hanya sebagai peserta pada rapat koordinasi tersebut.
“Bapak Mendagri menghendaki kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk menyampaikan desfek prektif terkait dengan pengendalian inflasi yang ada di Kalimantan Timur. Dimana Kaltim bulan Januari ini mengalami inflasi,” sebutnya.
Inflasi yang terjadi lantaran adanya permasalahan pasokan yang terbatas akibat distribusi terganggu. Serta adanya pelemahan nilai rupiah diakibatkan beberapa kenaikan harga emas dan sebagainya.
Baca Juga : Pemkab Kutim Serahkan Bansos Dana Inflasi Kepada Masyarakat Prasejahtera
Dalam penyampaian Mendagri, Faktor-faktor pengembang inflasi dan akan menjadi catatan bersama bagaimana melihat sejumlah faktor atau komoditas yang memberikan andil kepada inflasi dibulan Januari secara nasional maupun secara regional.
“Kalau dilihat sebaran inflasi yang tertinggi di kota Baru 7,78%, kemudian yang terendah di kota Sorong 3,23% pada bulan Januari 2023. Semua kota mengalami inflasi, andil penyebab inflasi tertinggi di Kota Baru diakibatkan angkutan udara, adilnya sebesar 1,81% kemudian bahan rumah tangga bensin, beras, rokok, dan bawang merah,” tambahnya.
Diketahui, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, mengutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (Ir/Dr)
