Upnews.id, PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU), terus menunjukan aksi penurunan angka stunting di daerah wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Saat ini PPU mencapai 27,67 persen dari jumlah angka stunting di Kaltim.
Ia menyebut, stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan PPU menjadi salah satu kabupaten prioritas, dari 100 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara target yang harus dicapai PPU pada 2024, yakni 14 persen.
“Untuk mengejar target itu, DP3AP2KB PPU menyelenggarakan pertemuan koordinasi tingkat kabupaten,” ungkap Sekretaris DP3AP2KB PPU, Siti Aminah melalui rilis tertulisnya, Jumat (15/7/2022) siang.
Baca Juga : BKKBN Kaltim Apresiasi Peranan Bidan Atasi Stunting
Siti Aminah juga menjelaskan, koordinasi ini dilakukan dalam upaya mendukung program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.
Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait di PPU dalam pelayanan KB.
DP3AP2KB PPU Gencar Turunkan Kasus Stunting Di Wilayah IKN
“Sesuai dengan arahan Presiden, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) ditunjuk sebagai koordinator program yaitu menjadi leading sector percepatan penurunan stunting,” ucap dia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program yang berhubungan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.
Baca Juga : Hadi Targetkan 14 Persen Jumlah Penurunan Angka Stunting di Kaltim
“Adapun angka prevalensi Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, yakni 22,8 persen, sedangkan standar nasional 24,4 persen,” bebernya.
“Angka tersebut masih tinggi bila mengacu kepada standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 20 persen,” tambahnya.
Diketahui, ada 4 kabupaten/kota yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda. (Tsn/ADV/Kominfokaltim)
