Upnews.id, Samarinda -Posisi perempuan di ranah politik dan pemerintahan punya peran yang cukup penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih akomodatif dan substansial. Sehingga keterwakilan perempuan diharapkan terus meningkat di berbagai sektor dan jabatan.
Termasuk juga di lembaga legislatif. Sebelumnya pemerintah telah menyisihkan kuota 30 persen di lembaga legislatif agar diisi oleh perempuan. Namun kondisi hasil Pemilu 2024 di DPRD Kaltim kali ini berbeda. Jumlah partisipasi perempuan di parlemen periode 2024-2029 justru menurun.
Baca Juga : Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di PPU Meningkat Dalam Beberapa Tahun Terakhir
Jumlah legislator perempuan yang duduk di Karang Paci pada tahun 2024 ini menurun dari Pemilu 2019 sebelumnya. Pimpinan DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dorong perempuan lebih berani berpolitik karena punya peran penting dalam pengambilan kebijakan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, kehadiran perempuan di ranah politik maupun pemerintahan tidak hanya untuk memenuhi kuotanamun juga penting dalam membantu pengambilan keputusan yang berdampak pada daerah.
Meski kuota 30 persen tersebut belum dapat terpenuhi, Nanda berharap menjadi peluang bagi perempuan untuk semakin berani berpolitik. Sebab keberhasilan perempuan di unsur pimpinan pun sudah banyak terlhat. Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim dan pimpinan OPD misalnya.
“Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan tugas-tugas penting di pemerintahan,” katanya belum lama ini.
“Ini (kesempatan 30 persen) bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan bagi perempuan untuk berbicara dan berperan lebih dalam setiap kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Sebagai evaluasi, nanda mendorong masifnya pendidikan politik bagi perempuan, memperbanyak rekrutmen kader perempuan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif jadi kunci peningkatan keterwakilan perempuan ke depannya.
Baca Juga : KPU Kutim Sosialisasikan Pendidikan Politik
“Kami siap menjalankan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meraih posisi yang lebih strategis dalam struktur pemerintahan,” katanya.
“Kesuksesan kita sebagai perempuan dalam politik tidak bisa terlepas dari dukungan komunitas. Jika kita tidak saling mendukung, siapa lagi yang akan melakukannya? Kita harus bersama-sama maju,” pungkasnya.
Periode ini, hanya sekitar 14,54 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kaltim, sementara 85,46 persen-nya diisi laki-laki. Dengan rincian, dari 55 jumlah Anggota DPRD Kaltim terpilih, hanya 8 orang perempuan sementara 47-nya laki-laki. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 sebelumnya, terdapat 11 perempuan yang duduk di Karang Paci dari 55 anggota DPRD Kaltim. (Put/Nt/Dr-Adv).
